BPSIP Bengkulu Ikuti Rakor lingkup BSIP untuk Matangkan Perencanaan Pembangunan Pertanian 2025
JAKARTA- Sebagai bagian Tindaklanjut dari pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Pertanian Nasional (Musrenbangtanas) tahun 2024, BSIP Kementan Matangkan Rencana Perencanaan Pembangunan Pertanian untuk TA 2025, Rapat Koordinasi dihadiri oleh seluruh Unit Organisasi lingkup BSIP. Kegiatan Rakor dilaksanakan Ruang HQ Lantai IV Sekretariat BSIP, kegiatan Rakor BSIP dihadiri oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Prihasto Setyanto) serta seluruh Kepala Pusat, Kepala Balai Besar, Kepala Satker UPT (Kepala Balai, dan Kepala Loka seluruh Indonesia), Kepala Bagian, Ketua Kelompok Kerja, Rabu (26/06/2024).
Rakor dipimpin oleh Kepala BSIP Kementan (Fadjry Djufry). Dalam arahannya bahwa seluruh UK/UPT BSIP siap mendukung Program Strategis Kementerian Pertanian, termasuk kesiapan dalam membantu dan mendorong CPCL cetak sawah 3 juta hektar. Lebih lanjut disampaikan perlu dirintisnya satker di Papua Selatan dan Kalimantan Utara. dan juga tusi perbenihan yang menjadi faktor penting dalam program antisipasi darurat pangan, sehingga diharapkan peran BB Padi dalam memproduksi Benih Sumber perlu penegasan tugas dalam penyediaan Benih Sumber.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Prihasto Setyanto) dalam arahannya menyampaikan bahwa dibutuhkan LTT 1 juta Hektar setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan beras nasional sehingga perlu bekerja ekstra ordinary. Terkait ketersediaan benih sumber, diperlukan penguatan tugas BSIP dalam penyediaan benih sumber sehingga BSIP dapat berkontribusi lebih banyak dalam pemenuhan kebutuhan benih nasional.
Pada acara Rakor perrncanaan BSIP juga di gelar Penandatanganan Keterbukaan Informaai Publik (KIP) oleh semua UK lingkup BSIP yang disaksikan oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik serta Sekjen Kementan.
Pada sesi pertemuan terakhir dihadirkan narasumber Konsultan pengembangan kelembagaan organisasi dengan mengangkat topik proyeksi BSIP kedepan tantangan dan peluang untuk mendukung kinerja Kementerian Pertanian.