Rabu, 20/11/2024, BPSIP Bengkulu mengikuti zoom workshop evaluasi dan strategi capaian perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024 lingkup BBPSIP. Acara ini dilaksanakan dalam rangka penyesuaian indikator reformasi birokrasi (RB) dan nilai kerja anggaran (NKA) lingkup Kementerian Pertanian. Penyesuaian indikator kinerja anggaran perlu dilakukan dikarenakan adanya perubahan indikator dari NKA menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

 

Acara diisi oleh beberapa narasumber yang pertama dari Kepala KPPN yang membahas mengenai kebijakan dan strategi dalam pencapaian target IKPA sampai dengan akhir tahun 2024. Nilai IKPA Satker merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator kinerja yang sesuai dengan bobot masing-masing indikator berdasarkan data transaksi IKPA pada masing-masing Satker. Perhitungan nilai IKPA dan penyediaan informasi IKPA dapat diperoleh melalui aplikasi OM-SPAN (aplikasi keuangan).

 

Acara dilanjutkan dengan penyampaian materi tentang Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2025 dengan narasumber dari KPPN.

Didalam SBM terdapat 2 jenis lampiran, lampiran 1 sebagai batas tertinggi dan lampiran 2 sebagai estimasi. Terdapat beberapa perubahan kebijakan pemberian honorarium diantaranya penyesuaian honorarium pemberian keterangan ahli/saksi ahli dan beracara, penghapusan honorarium untuk pengelola website dan majalah, penyesuaian honorarium pengelola keuangan, serta penyesuaian honorarium penyuluhan pertanian.

Materi terakhir diisi oleh Sekretariat BSIP mengenai Evaluasi capaian IKPA lingkup BSIP dan strategi pencapaian target PK tahun 2024. UK/UPT lingkup BSI masing-masing memiliki target capaian output yang sebelumnya berupa NKA sekarang berubah menjadi IKPA. Target output dapat tercapai dipengaruhi oleh beberapa faktor berupa capaian output kegiatan, realisasi anggaran, aspek perencanaan dan keuangan. Jika terdapat salah satu aspek yang nilainya rendah, maka akan memengaruhi perolehan IKPA.

 

Dengan adanya workshop ini, diharapkan masing-masing satker agar dapat mencapai nilai IKPA yang telah ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja (PK).